Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) atau SPP dari orang tua siswa tidak mencapai target karena masih banyak wali murid yang belum mampu membayar, bahkan hingga anak mereka telah lulus dari sekolah.

apel sabu raijua
Baca Juga:Bupati Sabu Raijua Tekankan Disiplin ASN dan Percepatan PAD, Soroti Solusi Kelangkaan BBM hingga Pembangunan Daerah

“Yang jadi persoalan itu adalah gaji dari Komite. Tahun 2025 memang kita agak keteter karena tidak ada yang bayar, dan jumlah honorer banyak, itu yang jadi soal,” katanya.

Selain itu, sekolah juga menerapkan kebijakan pembebasan IPP pada beberapa program keahlian, khususnya jurusan berbasis pertanian. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai strategi menarik minat peserta didik baru sejak tahun 2025.

Iklan

“Itu yang jadi soal sehingga kita upayakan di bulan Agustus ini kita selesaikan semua,” pungkas Jevri.

ferdi
Baca Juga:Kuasa Hukum Pemda TTU Layangkan Somasi ke Media dan Narasumber soal Klaim Bupati Akui Pinjam Uang

Kasus ini kembali menjadi perhatian terhadap sistem pembiayaan tenaga honorer yang bergantung pada pendapatan komite sekolah. DPRD Sabu Raijua berharap seluruh pihak menjalankan hasil kesepakatan sehingga hak para guru dapat segera dipenuhi dan proses belajar mengajar tidak terganggu. (rnc04)