Lalu di tengah kenyataan seperti itu, Rp30 miliar hendak dibelokkan untuk sebuah simbol raksasa.

Anda bisa menyebutnya visi. Saya menyebutnya delusi anggaran.

APBD itu bukan dompet pribadi bupati. APBD bukan alat rias untuk memoles wajah kekuasaan. APBD adalah keringat rakyat. Ia dikumpulkan dari pajak, retribusi, dan segala macam pungutan yang pada akhirnya kembali membebani warga. Karena itu, isi APBD adalah cermin moral bupati yang memimpin.

Dari APBD kita tahu isi kepala kekuasaan. Dari APBD kita tahu siapa yang dianggap penting. Dari APBD kita tahu apakah rakyat benar-benar pusat pembangunan atau hanya hiasan dalam pidato.

Kalau Rp30 miliar lebih mudah mengalir untuk beton daripada untuk air bersih, maka kita tahu prioritasnya. Kalau patung lebih cepat dibahas daripada jalan rusak, maka kita tahu seleranya. Kalau proyek mercusuar lebih menggoda daripada puskesmas yang layak, maka kita tahu penyakitnya.

Penyakit itu bernama politik visual.

Kekuasaan suka hal yang tampak. Patung tampak. Gedung tampak. Gapura tampak. Jalan masuk lokasi wisata tampak. Panggung peresmian tampak. Semua bisa dipotret. Semua bisa masuk video pendek. Semua bisa menjadi bahan pidato.

Tetapi kerja yang paling dibutuhkan rakyat sering tidak tampak. Air bersih yang mengalir ke rumah warga tidak terlalu gagah di kamera. Obat yang tersedia di puskesmas tidak menghasilkan sudut foto heroik. Jalan desa yang diperbaiki tidak selalu menghasilkan pujian nasional. Petani rumput laut yang dilindungi dari permainan harga tidak cocok jadi latar baliho.