Niat memberi makan anak bangsa adalah hal yang mulia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran menyasar jutaan anak sekolah, ibu hamil, dan balita—dengan cita-cita mencetak generasi sehat menyongsong 2045.

Hingga Oktober 2025, tercatat 35,4 juta jiwa telah dijangkau. Namun, di balik angka besar itu muncul pertanyaan mendasar: apakah program ini berjalan sebagaimana mestinya?

Kenyataan di lapangan memunculkan tanda tanya serius. Data menunjukkan lebih dari 4.700 kasus keracunan dilaporkan terkait program ini: 1.333 siswa di Bandung Barat, 64 siswa di Sumatera Selatan, dan ratusan lainnya di berbagai daerah.

Pemerintah menyebut ada kesalahan manusia, berjanji mengevaluasi rantai pasok, dan memperketat pengawasan. Namun satu hal tetap jelas: makanan yang seharusnya menyehatkan justru membahayakan.

Di sisi lain, kita dihadapkan pada fakta yang tak kalah memprihatinkan. Lebih dari 3,9 juta anak Indonesia tidak bersekolah—25,55 persennya berhenti karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Di sinilah letak pertanyaan prioritas: apakah lebih baik menghabiskan triliunan rupiah untuk memberi makan, atau memastikan setiap anak bisa duduk di bangku sekolah?

Makan bergizi memang penting, tetapi akan kurang bermakna jika anak tetap terhalang menuntut ilmu. Pendidikan gratis yang merata—membebaskan biaya, menyediakan buku, dan memperbaiki fasilitas—adalah investasi jangka panjang yang dampaknya pasti.