Untuk memenuhi kebutuhan tanaman hias, UPTD Pertamanan juga bekerja sama dengan pelaku usaha tanaman serta Politeknik Pertanian Kupang dalam penyediaan bibit maupun kegiatan penanaman.

yulianto-WALHI
Baca Juga:WALHI NTT Kritik Roadmap Net Zero Emission 2050, Transisi Energi Harus Berkeadilan dan Lindungi Masyarakat Adat

Kekurangan Tenaga jadi Kendala

Selain keterbatasan anggaran, DLHK juga menghadapi persoalan minimnya sumber daya manusia.

Saat ini, UPTD Pertamanan hanya memiliki sekitar 40 pegawai yang harus menangani perawatan berbagai taman dan boulevard di seluruh Kota Kupang.

Iklan

Fokus pengawasan harian pun baru dapat dilakukan di dua lokasi, yakni Taman Nostalgia dan Taman Generasi Penerus.

legislator-perindo-kupang
Baca Juga:Legislator Perindo Bagikan 800 Buku dan Alat Tulis untuk Siswa di Kabupaten Kupang, Ringankan Beban Orang Tua

“Rutinitas mereka sebagian besar hanya menyapu karena taman selalu kotor. Jumlah petugas yang ada belum ideal sehingga pekerjaan dilakukan selama delapan jam setiap hari dengan personel yang terbatas,” kata Theresia.

Untuk taman dan boulevard lainnya, perawatan dilakukan secara bergilir melalui jadwal kerja bakti setiap pekan agar seluruh kawasan tetap mendapatkan perhatian meski dengan keterbatasan personel.

Koordinasi Lintas OPD Belum Maksimal

Theresia juga menilai pengelolaan taman belum optimal karena koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) masih belum berjalan maksimal.

Penemuan-bayi
Baca Juga:Petani Penyelamat Bayi dalam Kardus di Amarasi Dapat Apresiasi Pemprov NTT, Ingin Adopsi Sang Bayi

Menurutnya, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan kawasan taman masih perlu diperkuat, terutama untuk mencegah kerusakan fasilitas maupun kehilangan tanaman.