Silpa Rp66,6 Miliar jadi Sorotan DPRD Kota Kupang, Pemkot Diminta Evaluasi Perencanaan Anggaran

Kupang, RakyatNTT.ID – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp66,6 miliar menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Kupang.

Baca Juga:Undana Siapkan Pontuak Festival, Momentum Konsolidasi Alumni dan Mahasiswa

Empat fraksi yakni Demokrat, PAN, NasDem dan Golkar secara resmi mengkritisi besarnya Silpa tersebut dalam rapat paripurna Masa Sidang II Tahun 2025/2026 yang digelar Selasa (23/6/2026).

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam pembahasan Nota Pengantar Wali Kota Kupang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Fraksi NasDem menjadi salah satu fraksi yang paling keras menyoroti persoalan tersebut. Juru bicara Fraksi NasDem, Meirlon Fanggidae, menegaskan bahwa besarnya Silpa tidak dapat dipandang sebagai sebuah prestasi.

Baca Juga:Kebakaran Hebat di Tetaf TTS, Mebeler dan Lima Kios Sembako Hangus Terbakar

Menurutnya, tingginya nilai Silpa justru menjadi indikator bahwa masih terdapat program-program publik yang gagal direalisasikan sehingga manfaat anggaran belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Dicky Tallo. Ia menilai Silpa yang besar tidak bisa serta-merta dianggap sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Menurut Dicky, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam penyebab tingginya Silpa, apakah dipengaruhi oleh keterlambatan pelaksanaan program, lemahnya perencanaan maupun pengendalian anggaran yang belum berjalan optimal.

Baca Juga:Dies Natalis ke-19, IAKN Kupang Target Bertransformasi jadi Universitas dalam 2-3 Tahun

Karena itu, Fraksi PAN mendesak Pemkot Kupang memberikan penjelasan secara rinci mengenai program-program prioritas yang tidak mencapai target beserta faktor penghambatnya, termasuk yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Fraksi PAN juga berharap pemerintah segera merumuskan langkah konkret guna meningkatkan kualitas perencanaan program sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Djuneidi Kana, menekankan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak secara otomatis mencerminkan keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Baca Juga:Sengketa Batas Penfui Timur Kembali Mencuat, Warga Bingung Urus Administrasi Tanah

Menurutnya, ukuran keberhasilan sesungguhnya harus terlihat dari dampak yang dirasakan masyarakat, seperti menurunnya angka kemiskinan, membaiknya infrastruktur, meningkatnya kualitas pelayanan dasar serta kesehatan keuangan daerah.

Fraksi Demokrat pun meminta Pemkot Kupang menjelaskan secara mendalam komponen penyumbang Silpa terbesar agar penumpukan anggaran yang tidak terserap dapat diantisipasi pada tahun-tahun mendatang.

Di sisi lain, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Mohammad Darwis menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.

Golkar berharap besarnya nilai Silpa tersebut menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program sehingga lebih tepat sasaran dan mampu meminimalkan potensi dana yang tidak terserap.

Sorotan dari empat fraksi ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Kupang dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah agar anggaran yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. (rnc04)