Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Jakarta, RakyatNTT.ID – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang kini mencapai 27.877 titik.
Padahal, target awal pembangunan dapur MBG hanya sebanyak 21.000 titik. Artinya, terdapat penambahan sebanyak 6.877 titik yang dinilai berpotensi membebani anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan pembengkakan jumlah dapur MBG terjadi akibat adanya praktik jual-beli titik SPPG yang menyebabkan jumlahnya melampaui perencanaan awal.
“Terjadi jual-beli titik yang seharusnya target awalnya 21.000 titik, namun sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada pembengkakan sebanyak 6.877 titik,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Pembengkakan SPPG Berpotensi Sebabkan Pemborosan Rp12 Triliun per Tahun
Menurut Zulhas, kelebihan jumlah SPPG berdampak langsung pada meningkatnya pengeluaran negara. Pasalnya, setiap dapur MBG memperoleh insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari.
Dengan tambahan 6.877 titik, pemerintah diperkirakan harus mengeluarkan dana lebih dari Rp1 triliun setiap bulan. Jika dibiarkan selama setahun, pemborosan anggaran dapat mencapai Rp12 triliun.
“Kalau ada penambahan 6.877 titik dan masing-masing mendapat Rp6 juta per hari, maka pengeluaran tambahan mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan. Dalam setahun bisa mencapai Rp12 triliun. Ini yang harus ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujarnya.
Wilayah 3T Juga Alami Lonjakan Jumlah Dapur MBG
Pembengkakan jumlah SPPG juga terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari target awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya kini melonjak menjadi 8.617 titik.
Zulhas mengungkapkan, sebanyak 6.138 titik di antaranya bahkan telah memiliki surat keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional.
“Wilayah 3T yang semula diproyeksikan sekitar 2.000 titik, sekarang sudah mencapai 8.617 titik. Sebanyak 6.138 titik di antaranya telah memiliki SK dari BGN,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional dan kementerian/lembaga terkait akan melakukan evaluasi serta penataan ulang program MBG agar pelaksanaannya lebih efisien dan tepat sasaran.
Pemerintah menargetkan proses penataan ulang tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan ke depan.
Pemerintah Buka Opsi Menutup Dapur MBG yang Berlebih
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut penataan ulang akan dilakukan dengan menginventarisasi seluruh kondisi SPPG yang telah beroperasi.
Menurutnya, pemerintah membuka kemungkinan untuk menutup dapur MBG yang jumlahnya dinilai berlebih. Namun, keputusan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut.
“Memang salah satu arahnya ke sana, tetapi hari ini belum bisa dipastikan apakah akan ditutup atau tidak. Semua sedang ditata dan diinventarisasi terlebih dahulu,” kata Prasetyo.
Meski demikian, pemerintah akan berupaya meminimalkan penutupan agar pelayanan Makan Bergizi Gratis kepada para penerima manfaat tetap berjalan tanpa gangguan.
Ia menegaskan program yang sudah berjalan tidak boleh berhenti selama proses penataan berlangsung. Pengawasan dan evaluasi juga akan terus dilakukan guna menjaga kualitas layanan.
“Kita targetkan satu bulan penataan ini selesai. Yang sudah berjalan harus tetap berjalan dan tidak boleh terganggu. Pengawasan juga harus diperkuat agar kualitas program tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan pelaksanaannya tetap efektif, efisien, dan berkelanjutan. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan