Andraviani menegaskan bahwa kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan teknis distribusi, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi masyarakat. Ketika BBM sulit diperoleh, biaya transportasi berpotensi meningkat, aktivitas usaha terganggu, dan daya beli masyarakat dapat menurun.

“Ketersediaan BBM adalah kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, pemerintah dan Pertamina harus memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke daerah-daerah. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya koordinasi dan pengawasan,” katanya.

GMKI Kupang menilai kejadian tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi energi di NTT.

Sebagai wilayah yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat, Kabupaten Kupang dinilai tidak seharusnya mengalami kelangkaan BBM dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya penjelasan resmi kepada publik.

Sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, GMKI Kupang menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari pihak terkait.

Mereka berharap Pertamina segera menormalkan pasokan Pertalite di seluruh SPBU yang terdampak dan memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.