“Kelangkaan Pertalite yang terjadi selama beberapa hari terakhir tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Masyarakat Kabupaten Kupang sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ketika pasokan terganggu, maka dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil, para petani, nelayan, pengemudi angkutan, pelaku UMKM, hingga pekerja yang bergantung pada transportasi,” ujarnya.

Menurut Andraviani, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai penyebab terjadinya kelangkaan tersebut. Ia meminta Pertamina tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di wilayah Nusa Tenggara Timur.

“Kami mendesak Pertamina untuk segera menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada gangguan distribusi, keterlambatan pasokan, atau persoalan lain yang menyebabkan stok Pertalite kosong di sejumlah SPBU. Transparansi informasi sangat penting agar masyarakat tidak terus dibayangi ketidakpastian,” tegasnya.

GMKI Kupang juga meminta DPRD Kabupaten Kupang dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk turun tangan melakukan pengawasan terhadap persoalan tersebut.

Menurut organisasi kemahasiswaan itu, fungsi kontrol dan pengawasan legislatif perlu dijalankan secara maksimal guna memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.