Melki mengungkapkan hingga pertengahan Mei 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 15,53 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target pendapatan daerah Provinsi NTT tahun 2026.

Karena itu, ia meminta Johny E. Ataupah segera melakukan langkah cepat dan inovatif dalam meningkatkan penerimaan daerah. Sejumlah strategi yang ditekankan antara lain memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, inovasi penagihan pajak, perluasan basis objek pajak, digitalisasi sistem pemungutan, hingga optimalisasi pengelolaan aset daerah.

“Kita harus mencegah kebocoran, memperkuat moral aparatur yang mengurus aset dan pendapatan daerah, sekaligus memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah,” katanya.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius Pemprov NTT adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan evaluasi pemerintah, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih berada di bawah 50 persen.

Gubernur meminta seluruh UPTD Bapenda di kabupaten/kota memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

“Daerah-daerah lain bisa bertumpu pada sektor kendaraan bermotor sebagai sumber utama PAD. Kita juga harus memastikan UPTD di semua kabupaten/kota bisa bergerak bersama agar masyarakat membayar pajak sesuai kewajibannya,” ujarnya.