9.000 P3K NTT adalah investasi manusia—guru di pulau terpencil dan perawat di perbatasan. Menghitung gaji mereka dalam plafon kaku belanja rutin adalah sebuah kekeliruan logika fiskal yang fatal.

Sintesa Perjuangan: Akhiri Drama Data di Jakarta

Sangat ironis jika Kementerian Keuangan masih berkutat pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) akibat data yang tidak sinkron dengan KemenPANRB.

Ketidakteraturan administrasi di tingkat pusat tidak boleh menjadi beban bagi daerah yang sudah berdarah-darah menjalankan instruksi nasional.

Kini, setelah Kemendagri melalui komitmen ke Gubernur Melki menjanjikan asistensi, dan KemenPANRB menjamin status, saatnya Kemenkeu mengetuk palu solusi fiskal yang konkret.

Poros Kupang-Jakarta harus memastikan ada ruang kebijakan afirmatif. Kita butuh penyelesaian menyeluruh, bukan solusi setengah hati yang hanya menunda bom waktu fiskal.

Penutup: Negara Tidak Boleh Absen

Poros Kupang-Jakarta telah bersatu. NTT tidak butuh janji normatif atau narasi “kreativitas” yang menyudutkan daerah.

Kami di DPRD NTT mendesak agar seluruh komitmen lisan di Jakarta dan Kupang segera dituangkan dalam kebijakan tertulis sebelum siklus pembahasan anggaran dimulai.

April harus menjadi bulan kepastian, bukan lagi bulan negosiasi.