Jakarta, RakyatNTT.ID – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti masih maraknya kasus intoleransi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk gangguan terhadap aktivitas ibadah merupakan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana.

purbaya
Baca Juga:Kemenkeu dan Kemendagri Perkuat Pengawasan Dana Transfer Daerah, TKD Semester I 2026 Capai Rp357,4 Triliun

“Hampir setiap hari kita mendengar kasus intoleransi. Minggu lalu di Tangerang, ada tempat ibadah yang diganggu oleh kelompok tertentu,” ujar Hashim dalam sambutannya yang disiarkan melalui kanal YouTube ABPEDNAS, Minggu (19/4/2026).

Hashim yang juga merupakan adik Presiden Prabowo Subianto itu mengingatkan aparat penegak hukum, khususnya Polri dan Kejaksaan Agung, untuk bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Iklan

Ia merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur sanksi bagi pihak yang mengganggu kebebasan beribadah.

MoU upari
Baca Juga:DePA-RI Gandeng UNUSIA Selenggarakan PKPA, Cetak Advokat Profesional dan Berintegritas

“Setiap kali ada ibadah yang diganggu, itu merupakan tindakan pidana,” tegasnya.

Menurut Hashim, penegakan hukum yang konsisten dan tegas menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus intoleransi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain mendorong aparat bertindak tegas, ia juga mengajak masyarakat, khususnya anggota Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.

kuota internet
Baca Juga:DPR RI Sambut Putusan MK soal Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Minta Operator Lindungi Hak Konsumen