Sementara untuk infrastruktur seperti jalan dan jembatan, Melki mengaku kebutuhan ini akan diusulkan Pemprov kepada Presiden Prabowo guna mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat.

PERI NTT
Baca Juga:PERI NTT Dukung Perempuan Penenun Desa Tubu, Tenun Adat Didorong jadi Kekuatan Ekonomi

“Pembangunan infrastruktur juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita berusaha memasukkan dalam prioritas inpres (Instruksi Presiden) jalan daerah tahun ini untuk dibantu melalui APBN,” jelasnya.

Terkait polemik batas negara RI-RDTL di Naktuka atau segmen Noelbesi-Citrana yang belum juga tuntas, Melki Laka Lena menyebut persoalan ini juga perlu menjadi perhatian serius. Sebab dengan belum jelasnya kesepakatan batas negara, berpengaruh pada proses pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Oepoli. Bahkan, polemik ini pun telah menimbulkan gesekan sosial antara masyarakat perbatasan RI dan RDTL.

Iklan

“Terkait batas negara, bersama Kemenku dan Kemhan plus Mabes TNI, Pemkab Kupang plus Pemkab TTU terus dilakukan dialog dengan pihak negara RDTL untuk sepakati batas negara. Semoga selesai dalam waktu dekat,” ungkapnya.

usman husin
Baca Juga:Anggota DPR RI Usman Husin Serahkan 16 Alsintan ke Petani Rote Ndao, Target Tanam 3 Kali Setahun

Senada dengan Gubernur Melki, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma juga menyentil soal tantangan fiskal daerah. Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang mengalami efisiensi, jadi tantangan baru semua pemda termasuk NTT untuk menjawab berbagai kebutuhan daerah.