Jangan Korbankan PPPK, Solidaritas Fiskal Harus Dimulai dari Kaum Elite

Angka PPPK yang bisa diselamatkan ini jumlahnya bisa lebih banyak lagi jika kita memakai angka UMP tahun 2025 yang gajinya Rp 2.328.969 per bulan, Ini merupakan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dan berlaku sejak 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Dengan Rp27,3 miliar, pemerintah dapat menopang sekitar 948 tenaga PPPK selama satu tahun. Artinya, alternatif fiskal tersedia. Yang diperlukan adalah keberanian politik.

Baca Juga:Piala Dunia 2026: Sepak Bola Menjadi Cerminan Peradaban Suatu Bangsa

VI. Prinsip Proporsionalitas dalam Kebijakan Anggaran

Dalam hukum administrasi, dikenal asas proporsionalitas yang mewajibkan pembagian beban secara adil dan rasional. PPPK merupakan tenaga pelayanan publik dengan pendapatan terbatas. DPRD adalah pejabat publik dengan pendapatan tinggi dan fasilitas lengkap. Jika terjadi tekanan fiskal, beban penyesuaian seharusnya dimulai dari kelompok dengan kapasitas ekonomi lebih besar (Oleh Robert Alexy, tokoh paling berpengaruh secara teoretis dalam buku A Theory of Constitutional Rights).

Menurut John Rawls dalam A Theory of Justice Prinsip Difference Principle, Ketimpangan hanya dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung. Kalau kebijakan penghematan justru memperburuk kondisi kelompok berpendapatan rendah (PPPK), maka secara teori Rawlsian kebijakan tersebut tidak adil dan manusiawi bagi masyarakat.

Baca Juga:Jangan Lagi Anak NTT Pulang dalam Peti Jenazah