Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
1. Kondisi fiskal nyata dan terdokumentasi. Ini wajib dibuka data keuangan daerah sehingga transparan bagi semua pihak.
2. Tidak ada alternatif rasionalisasi solusi lain, artinya merumahkan PPPK adalah satu-satunya cara agar keuangan daerah bisa tetap seimbang.
3. Kebijakan berlaku umum, bukan diskriminatif bagi semua tenaga PPPK tanpa melihat kondisi siapa dan apapun.
Jika tidak bisa, ini yang fatal karena pemerintah dianggap sebagai pelaku penyalahgunaan kewenangan terhadap masyarakat. Secara politis ini tidak populis, secara taktis ini menyelamatkan jangka pendek, secara leadership ini jadi preseden buruk kepemimpinan dan contoh memilukan pemimpin kepada pengikutnya.
IV. Mari Bicara Angka Belanja DPRD NTT (Pembahasan sensitif bagi mereka yang bisa terkena pemotongan)
Hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). PP ini tidak menetapkan angka absolut untuk tiap daerah. Nominal tunjangan yang diterapkan di DPRD Provinsi seperti NTT diatur kemudian oleh peraturan gubernur (Pergub) yang disusun berdasarkan kemampuan fiskal daerah dan ketentuan umum di PP berdasarkan regulasi daerah yang berlaku di NTT. Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 22 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT nomor 72 tahun 2024 tentang besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD NTT. (cnnindonesia.com).
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
