Masalah semakin kompleks dengan birokrasi kependudukan yang berbelit. Di era ketika teknologi informasi seharusnya mempermudah layanan publik, masyarakat NTT justru masih berjuang dengan administrasi yang ruwet. Hak-hak dasar rakyat sering kali tak terpenuhi karena alasan administratif yang seharusnya bisa diselesaikan dengan sistem digital yang sederhana.

bernard mbuik-2
Baca Juga:Mai Fali E: Ketika Tanah Leluhur Memanggil Pulang

Pemerintah NTT perlu melakukan refleksi mendalam: apakah pembangunan yang selama ini dijalankan benar-benar menyentuh akar persoalan? Daripada mengalokasikan anggaran untuk festival-festival yang manfaatnya sering kali hanya sesaat, lebih baik dana tersebut dialihkan untuk:
1. Pembangunan infrastruktur air bersih yang merata,
2. Subsidi pendidikan bagi keluarga miskin,
3. Peningkatan layanan kesehatan dasar,
4. Penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik.

Kematian anak di Ngada seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah NTT. Sudah waktunya prioritas pembangunan dikembalikan kepada pemenuhan hak dasar rakyat, bukan pada pencitraan melalui festival-festival yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Negeri ini butuh solusi konkret, bukan sekadar joget-joget yang meninabobokan. (*)

Iklan