Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan modern, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Prabowo untuk memperkuat fondasi negara menuju 2045.

“Dengan dimulainya tahap pembangunan legislatif dan yudikatif, IKN semakin kokoh sebagai simbol kemajuan politik, hukum, dan tata pemerintahan Indonesia,” pungkas Basuki. (*/rnc)