Sementara itu, kompleks yudikatif menempati lahan 15 ha dengan anggaran Rp3,1 triliun, mencakup pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY).

Secara total, kedua kawasan tersebut membutuhkan anggaran Rp11,6 triliun, dengan durasi pembangunan 25 bulan mulai November 2025.

“Pembangunan ini menjadi simbol kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia yang demokratis dan modern,” tambah Basuki.

Masjid, Basilika, dan Infrastruktur Pendukung Rampung 2025

Selain perkantoran pemerintahan, pembangunan prioritas lainnya mencakup Masjid Negara, Basilika, dan Pasar Sepaku yang ditargetkan rampung pada akhir 2025.

Fasilitas pendukung seperti hunian ASN, sekolah, pasar, serta konektivitas jalan di KIPP Sub-WP 1B dan 1C juga tengah disiapkan untuk mendukung relokasi ASN ke Nusantara.

Dari sisi ketersediaan air, Bendungan Sepaku Semoi dengan luas 800–900 hektare dan kapasitas 16 juta meter kubik akan menyuplai 2.500 liter air per detik — 1.500 liter untuk IKN dan 1.000 liter untuk Balikpapan.

Selain itu, Intake Sepaku juga disiapkan dengan instalasi pengolahan air berkapasitas 300 liter per detik untuk menyediakan air siap minum bagi warga IKN.

Menuju Pemerintahan Daerah Khusus IKN

Sebagai persiapan menuju Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus), Otorita IKN bekerja sama dengan Jimly School of Law and Government (UGM) untuk menyusun kerangka hukum dan kelembagaan Pemdasus secara komprehensif.