Jakarta, RakyatNTT.ID – Pemegang saham perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia harus mulai menahan diri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerapkan aturan yang melarang perusahaan asuransi dan reasuransi membagikan dividen kepada pemegang saham jika kondisi keuangan perusahaan tidak memenuhi persyaratan tertentu.

rupiah
Baca Juga:Rupiah Menguat ke Rp17.899 per Dolar AS, Pasar Cermati Sentimen The Fed dan Ekonomi Global

Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Larangan Tidak Berlaku untuk Semua Perusahaan

Kendati demikian, OJK menegaskan bahwa aturan ini tidak berlaku menyeluruh. Hanya perusahaan yang berada dalam kondisi tertentu yang dilarang membagikan dividen.

Iklan

Dua kondisi tersebut adalah:

Indosat-2
Baca Juga:Pertahankan Vikram Sinha sebagai CEO, RUPSLB Indosat Perkuat Akselerasi Strategi AI North Star

1. Pembayaran dividen menyebabkan ekuitas di bawah ketentuan minimum

Jika pembagian dividen membuat ekuitas perusahaan turun di bawah batas minimum yang dipersyaratkan OJK, maka dividen otomatis dilarang dibagikan.

2. Pembayaran dividen membuat target tingkat solvabilitas internal tidak tercapai

semmy messakh
Baca Juga:Pendapatan Kota Kupang Baru 76,05 Persen, Bapenda Kejar Sisa Target Rp32,9 Miliar

Solvabilitas merupakan indikator utama kesehatan perusahaan asuransi. Jika dividen mengancam tingkat solvabilitas internal, maka distribusi keuntungan kepada pemegang saham tidak diperbolehkan.

Beleid ini menegaskan bahwa setiap pembayaran dividen atau imbalan dalam bentuk apa pun kepada pemegang saham wajib mengikuti seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan Transaksi Derivatif dalam POJK 26/2025

Selain mengatur soal dividen, POJK 26/2025 juga melarang perusahaan asuransi dan reasuransi melakukan transaksi derivatif, kecuali dalam tiga pengecualian berikut:

Baca Juga:RUPS PT Jamkrida NTT Bahas Penyertaan Modal Rp21 Miliar, Fransiskus Sales Sodo Diusulkan Jadi Komut

1. Kontrak opsi jual saham

Diperbolehkan jika kontrak opsi tersebut merupakan opsi jual atas saham yang dimiliki perusahaan dan saham tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia.

2. Instrumen derivatif yang melekat pada SBN, obligasi korporasi, atau saham

Instrumen derivatif yang merupakan turunan langsung dari surat berharga negara, obligasi korporasi, atau saham tetap diperbolehkan.

3. Derivatif untuk kepentingan lindung nilai (hedging)

Hedging diperbolehkan selama dilakukan dengan pihak yang memiliki peringkat kredit paling rendah investment grade.

Kebijakan baru ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri asuransi dan memastikan perusahaan memiliki fundamental keuangan yang solid sebelum membagikan keuntungan kepada pemegang saham.

Jika Anda membutuhkan versi untuk portal media tertentu, judul alternatif, atau penyesuaian SEO lebih kuat, saya siap membantu. (*/rnc)