Kupang, RakyatNTT.ID – Sejumlah akademisi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai kenaikan lifting minyak nasional yang mencapai 608 ribu barel per hari dan melampaui target APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari merupakan sinyal awal keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Pakar energi dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof. Fredrik L. Benu, menyebut capaian tersebut sebagai langkah penting untuk menekan ketergantungan impor minyak yang selama ini masih tinggi.

“Kita naik dari sekitar 600 ribu menjadi hampir 700 ribu barel. Itu karena optimalisasi sumur-sumur lama dan pembukaan sumur baru,” ujar Prof. Fredrik dalam Diskusi Kebijakan Publik Energi bertema “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dari Sudut Pandang Energi” di Kupang, Senin (3/11/2024).

Iklan

Optimalisasi Sumur Lama dan Penataan Sumur Rakyat Dorong Produksi Nasional

Menurut Prof. Fredrik, peningkatan lifting ini menjadi bukti awal komitmen pemerintah memperkuat produksi dalam negeri, terutama melalui kebijakan optimalisasi sumur-sumur eksisting dan penataan sumur rakyat yang digagas oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

“Kalau kebijakan ini konsisten, lifting minyak bisa mencapai satu juta barel per hari. Potensi ladang minyak baru di Indonesia masih sangat besar,” ujarnya optimistis.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara eksplorasi energi fosil dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk menjaga kemandirian energi jangka panjang.

Kenaikan Lifting jadi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Positif

Pakar ekonomi dari Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Dr. Frits Fanggidae, menilai kenaikan lifting minyak juga memberi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Lifting mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran. Produksi yang meningkat menunjukkan kapasitas industri energi kita mulai pulih,” ujar Frits.

Namun, ia menekankan bahwa peningkatan lifting harus dibarengi penguatan kapasitas produksi nasional agar hasilnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Kalau lifting naik tapi industri energi kita stagnan, impor tetap besar. Jadi harus paralel dengan pengembangan EBT,” jelasnya.

Kebijakan Energi Prabowo–Gibran Dinilai Sudah di Jalur yang Tepat

Sementara itu, pakar kebijakan publik Prof. Dr. David B. W. Pandie menilai strategi energi pemerintahan Prabowo–Gibran sudah berada di arah yang benar.

Ia menegaskan bahwa swasembada energi merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional.

“Energi adalah fondasi kehidupan. Kalau terjadi krisis energi, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga politik,” kata Prof. David.

Ia menambahkan, kebijakan yang memadukan peningkatan lifting minyak dan transisi energi hijau menunjukkan pendekatan berimbang.

“Kalau hanya andalkan energi fosil tidak baik, tapi transisi energi juga butuh waktu dan teknologi,” imbuhnya.

Arah Kebijakan Energi Nasional Dinilai Mulai Konkret

Para akademisi sepakat bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi fase penting dalam meletakkan fondasi kemandirian energi nasional.

Melalui optimalisasi sumur tua, penataan sumur rakyat, dan percepatan energi terbarukan, pemerintah dinilai telah menunjukkan arah kebijakan yang konkret.

“Roadmap-nya bagus. Ini baru tahun pertama, tapi langkahnya sudah sangat positif,” tutup Prof. Fredrik. (*/rnc)