Peraturan Guberbur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam mengintegrasikan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkeadilan gender.

sampah kota
Baca Juga:DPRD Kota Kupang Soroti Mandeknya Pengangkutan Sampah, Desak DLHK Benahi Layanan dan Tambah Armada

Adapun kewajiban perangkat daerah dalam peraturan ini adalah mengintegrasikan analisis gender dalam dokumen-dokumen seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal penganggaran, setiap pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran responsif gender I luar program penunjang. (*/rnc)