“RUU ASN memang masuk daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Namun, dengan sisa waktu dua bulan, secara realistis pembahasan belum dimungkinkan dilakukan pada tahun ini,” katanya.

embung sabu raijua
Baca Juga:Bappenas Tinjau Embung di Sabu Raijua, Dorong Pembangunan Infrastruktur Air Bersih untuk Atasi Kekeringan

Saat ini, Komisi II DPR masih menunggu hasil pendalaman dari Badan Keahlian DPR (BKD) terkait penyusunan draf dan substansi revisi RUU ASN.

Putusan MK jadi Momentum Penguatan Sistem Merit ASN

Selain itu, Khozin menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 121/PUU-XXII/2024, yang memerintahkan pembentukan lembaga independen pengawas sistem merit ASN dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan.

Iklan

“Putusan MK ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem merit, menjaga netralitas ASN, dan melindungi aparatur dari politisasi birokrasi,” ujarnya.

SPPG ditutup
Baca Juga:BGN Tutup Permanen 883 Dapur MBG, Sudaryono Pecat 261 Pegawai dalam Aksi Bersih-Bersih Internal

Khozin menegaskan bahwa putusan MK tersebut akan menjadi elemen penting dalam pembahasan revisi UU ASN ke depan, terutama untuk memastikan tata kelola ASN yang profesional, transparan, dan bebas intervensi politik. (*/rnc)