Jakarta, RakyatNTT.ID – Sejumlah lembaga pemerhati demokrasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu mendesak adanya agenda reformasi pemilu dan partai politik.

febrie-3
Baca Juga:Mantan Kajati NTT Febrie Adriansyah jadi Tersangka Korupsi dan TPPU, Pernah Tangani Kasus NTT Fair

Desakan ini muncul setelah gelombang demonstrasi terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk kekecewaan publik terhadap kinerja para wakil rakyat di institusi pemerintahan.

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menilai desain pemilu dan tata kelola partai politik saat ini tidak menciptakan mekanisme checks and balances yang efektif. Sebaliknya, justru melahirkan kroni politik yang saling menopang demi mempertahankan kekuasaan.

Iklan

“Sistem pemilu yang ada tidak menghasilkan DPR dan pemerintahan yang saling mengawasi, melainkan menumbuhkan kroni politik yang saling gotong-royong mempertahankan kekuasaan,” ujar Hadar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/9/2025) malam.

febrie
Baca Juga:Pelimpahan Perkara Febrie Adriansyah ke Kejagung Dinilai Berpotensi Langgar Hukum Acara Pidana

Hadar menambahkan, meski terdapat agenda rutin revisi Undang-Undang Pemilu setiap lima tahun sekali, upaya tersebut belum menyentuh inti persoalan yaitu akuntabilitas representasi dan efektivitas pemerintahan. Sebaliknya, revisi lebih sering diarahkan pada kepentingan elektoral semata.