Oelamasi, RakyatNTT.ID – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang, Oktovianus Tahik, memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi daerah dalam mengelola keuangan dan aset, mulai dari tingginya ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat hingga hambatan regulasi dan beban anggaran pegawai.

rumah rusak
Baca Juga:China Tawarkan Bantuan untuk Korban Gempa NTT, Indonesia Masih Fokus Gunakan Sumber Daya Nasional

Hal ini disampaikan Oktovianus dalam pertemuan bersama Anggota Komite IV DPD RI, Hilda Manafe dan tim di kantor BPKAD Kabupaten Kupang, Senin (4/8/2025).

Ketergantungan Fiskal Masih Tinggi

Menurut Oktovianus, ketergantungan fiskal Kabupaten Kupang terhadap pusat sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah minimnya sumber pendapatan daerah, seperti tidak adanya sektor restoran dan hotel yang signifikan. Pendapatan asli daerah (PAD) sebagian besar bertumpu pada galian C serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Iklan

Regulasi Perpajakan dan Penagihan Pajak Daerah

Terkait regulasi, ia juga menyoroti dokumen lelang yang tidak mencantumkan PPh dan PPN sesuai aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kementerian Keuangan perlu menindaklanjuti hal ini melalui pencantuman pajak dalam Surat Perintah Membayar (SPM), sehingga tunggakan pajak daerah sebesar Rp100 miliar per tahun dapat dihindari.
Dengan mekanisme ini, pajak langsung dipotong dari SPM dan masuk ke kas daerah tanpa proses penagihan manual.

jalan tani rusak
Baca Juga:Jalan Tani Ambruk 30 Meter, Petani Nagekeo Kini Kesulitan Menggarap Sawah

Efisiensi Anggaran dan Beban Gaji PPPK

Oktovianus juga menyoroti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebabkan pemotongan anggaran infrastruktur. Hal ini dinilai menghambat pembangunan fasilitas publik di daerah.