Selanjutnya, disebutkan, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kupang mencapai lebih dari 5.000 orang. Jika kebutuhan gaji tidak sepenuhnya diakomodir dalam Dana Alokasi Umum (DAU), keuangan daerah akan semakin tertekan.

1010452673
Baca Juga:Bantu Korban Gempa Flores, Pemkab Sumba Barat Daya Buka Donasi Uang dan Barang di Rujab Bupati

Ia mengusulkan agar skema Specific Grant (SG) digabung dengan Block Grant (BG) sehingga fleksibilitas anggaran lebih besar dan keberlanjutan pembiayaan terjaga.

Dukungan DPD RI untuk Harmonisasi Regulasi

Anggota Komite IV DPD RI, Hilda Manafe, menekankan pentingnya pengawasan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Ia menyebut perlunya sinkronisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan keterlambatan petunjuk teknis.

Iklan

Hilda juga menyoroti tantangan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Desa. Peningkatan PAD diharapkan dapat memperkecil kesenjangan fiskal pusat dan daerah, sekaligus menjamin belanja wajib di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pembiayaan PPPK.

truk bantuan pangan
Baca Juga:Bupati Nagekeo Lepas 661 Ton Beras Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pusat, dan legislatif, kendala fiskal dapat teratasi, regulasi berjalan harmonis, dan pembangunan daerah tetap berlanjut. (rnc)