Jakarta, RakyatNTT.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:Obor Toleransi Dunia Telah Menyala di Tanah Lomblen

Hasto diyakini telah melakukan perintangan penyidikan serta terlibat dalam praktik suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku.

Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Juli 2025.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama tujuh tahun,” kata jaksa KPK.

Baca Juga:Hasil ETMC: Persab Belu dan BMP Flotim Lolos ke 16 Besar, Tiara Nusa Terancam Angkat Koper

Selain pidana penjara, Hasto juga dituntut membayar denda sebesar Rp 600 juta, subsider enam bulan kurungan apabila tidak dibayar.

Perintangan Penyidikan dan Instruksi kepada Harun Masiku

Jaksa menyebut Hasto melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam dakwaan, Hasto disebut aktif mencegah penangkapan Harun Masiku oleh KPK. Ia diduga memerintahkan Harun merendam ponsel agar tidak terlacak saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020. Ia juga disebut memerintahkan Harun untuk standby di kantor DPP PDIP demi menghindari deteksi.

Baca Juga:Efisiensi Rp26 Miliar, Bupati Sabu Raijua Wujudkan Bantuan Bedah Rumah dan Seragam Sekolah Gratis