Menurut Majelis Etik Dosen (2022) dan pedoman etik yang dirumuskan oleh berbagai senat perguruan tinggi, dosen memiliki kewajiban untuk:

oktavianus birru
Baca Juga:Merawat Kehidupan dalam Kasih Kristus: “Menakar Arah Pelayanan Gereja Kristen Sumba di Tengah Luka Serta Pergumulan Umat dan Tanah Sumba”

1. Menjaga kebenaran ilmiah dalam penyampaian materi.
2. Menjalankan keadaban akademik dalam interaksi dengan mahasiswa dan masyarakat.
3. Tidak menyalahgunakan posisi akademik untuk kepentingan di luar misi pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, kebebasan mimbar akademik bukanlah kebebasan mutlak. Ia harus berada dalam koridor keilmuan, metodologi, dan etika profesi.

Iklan

Menakar Imunitas Akademik secara Proporsional

Dalam sejumlah sistem hukum maju seperti di Inggris dan Australia, kebebasan akademik diakui, namun dibatasi oleh prinsip qualified privilege yakni kekebalan bersyarat yang diberikan sejauh pendapat tersebut disampaikan dalam kerangka akademik yang sah dan tidak mengandung niat jahat (malice).

ernestus-2
Baca Juga:Berhala Baru di Atas Air Mata Semau

Di Indonesia, sayangnya, belum ada peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur batasan kebebasan akademik dosen. Akibatnya, kampus dan masyarakat kadang sulit membedakan antara:

  • Kritik ilmiah yang harus dilindungi, dan
  • Ucapan menyimpang yang seharusnya dikenai sanksi etik atau bahkan hukum.

Tanpa kejelasan ini, dosen rentan mengalami dua risiko ekstrem: dikriminalisasi secara semena-mena, atau sebaliknya, dibiarkan melakukan pelanggaran akademik tanpa konsekuensi.

Solusi: Membangun Ekosistem Akademik yang Dewasa

Untuk menjaga keseimbangan antara imunitas dan integritas, sejumlah langkah strategis dapat diambil:

1009423316
Baca Juga:Perempuan di Panggung Demokrasi: Antara Kuota dan Kesempatan