DPR dan OJK Resmi Tunda Aturan Co-Payment Asuransi Kesehatan, Ini Alasannya

“Rasio klaim sudah mendekati 100 persen. Bahkan jika ditambahkan biaya operasional, sudah melebihi itu,” ujar Ogi.

Baca Juga:Bisakah Kanker Prostat Dicegah? Ini 4 Kebiasaan Sehat yang Dianjurkan Dokter untuk Menurunkan Risikonya

Ia juga menyinggung kenaikan premi asuransi kesehatan yang melesat lebih dari 40% tahun lalu, menandakan tekanan yang besar terhadap ekosistem industri.

“Co-payment adalah bagian dari langkah reformasi menyeluruh untuk memperkuat sistem asuransi kesehatan nasional,” tambahnya.

Susun POJK dengan Partisipasi Publik

Komisi XI dan OJK sepakat untuk melibatkan seluruh elemen—nasabah, pelaku industri, dan ahli hukum keuangan—dalam proses penyusunan POJK pengganti SEOJK 7/2025.

Baca Juga:Studi Ungkap Waktu Terbaik Minum Kopi, Bisa Turunkan Risiko Kematian dan Penyakit Jantung

Langkah ini diambil agar pengaturan ke depan tidak hanya melindungi keberlangsungan usaha, tetapi juga hak konsumen sebagai peserta asuransi kesehatan. (*/rnc)