Kupang, RakyatNTT.ID – Masih rendahnya partisipasi pendidikan dan tingginya pungutan sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong urgensi penyelenggaraan pendidikan menengah berbiaya murah atau gratis.

Baca Juga:Hasil ETMC: Persab Belu dan BMP Flotim Lolos ke 16 Besar, Tiara Nusa Terancam Angkat Koper

Ombudsman NTT membeberkan data dan realitas di lapangan yang menunjukkan perlunya tindakan afirmatif dari pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

Data Partisipasi Pendidikan NTT yang Mengkhawatirkan

  • Hanya 32% lulusan SMA/SMK/SLB di NTT yang melanjutkan ke perguruan tinggi (BPS 2024).
  • 10.590 anak di NTT belum pernah sekolah.
  • 27.287 murid putus sekolah (Data INOVASI NTT, Juni 2024).
  • Total anak usia sekolah dasar dan menengah yang tidak bersekolah di NTT diperkirakan mencapai 200.000 orang.

Pungutan dan Biaya Sekolah Masih Tinggi

  • Sumbangan komite SMA/SMK berkisar Rp 50.000 – Rp 150.000 per bulan.
  • Biaya masuk kelas X di sekolah negeri:
  • Rp 1,8 juta (SMA Negeri) dan Rp 2,5 juta (SMK Negeri) di kota
  • Rp 1,4 juta ke atas di daerah
  • Dana BOS SMA: Rp 1.590.000/siswa/tahun, SMK: Rp 1.690.000/siswa/tahun, sementara sumbangan komite bisa mencapai Rp 1.800.000/siswa/tahun.

Dampak Langsung: Anak Tak Bisa Ujian dan Tahan Ijazah

Masih ada siswa yang tidak diperbolehkan ikut ujian karena belum lunas pungutan.