Kurikulum Merdeka: Janji Manis di Atas Kertas, Beban Pahit di Ruang Guru?

Seperti dikatakan Prof. Suyanto, Guru Besar UNY:
“Inovasi pendidikan tanpa kesiapan sumber daya hanya akan menjadi mitos kebijakan.”

Baca Juga:Piala Dunia 2026: Sepak Bola Menjadi Cerminan Peradaban Suatu Bangsa

Dan Prof. Degeng menegaskan:
“Kebijakan kurikulum yang tidak memperhitungkan kondisi implementasi di lapangan hanya akan menjadi beban struktural.”

Kurikulum Merdeka bisa menjadi terobosan luar biasa bila disertai langkah nyata:

1. Pelatihan Guru yang Berbasis Praktik Lapangan
Bukan sekadar webinar satu arah, tetapi pelatihan kontekstual yang membumi dan menyentuh langsung kebutuhan kelas.

Baca Juga:Jangan Lagi Anak NTT Pulang dalam Peti Jenazah

2. Penyederhanaan Beban Administrasi
Guru perlu waktu untuk mengajar, bukan terjebak dalam laporan, verifikasi, dan unggahan dokumen yang tidak berbanding lurus dengan mutu belajar.

3. Pembangunan Ekosistem Kolaborasi dan Pendampingan
Sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan jejaring kerja antara guru, kepala sekolah, pengawas, dan pemda dalam menyukseskan Kurikulum Merdeka.

4. Penyediaan Referensi Modul Ajar dan Praktik Baik
Guru tidak bisa diminta merancang kurikulum dari nol. Pemerintah wajib menyediakan contoh modul yang bisa disesuaikan dengan lokalitas.

Baca Juga:Ranperda Perlindungan PMI dan Pencegahan TPPO: Momentum Memutus Rantai Perdagangan Orang di NTT

Perubahan paradigma memang butuh waktu. Namun seperti dikatakan John Dewey:
“Jika kita mengajarkan anak-anak seperti cara kita mengajar kemarin, kita merampas masa depan mereka.”