Menurut KPK, potensi penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen ekspor, hingga penghindaran pajak ekspor bisa terjadi jika sistem ini tidak segera diperbaiki.

Rencana Rekomendasi Pencegahan Korupsi

KPK memastikan pihaknya telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis yang akan dibahas bersama para pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga terkait.

“Tujuannya adalah pencegahan korupsi secara sistemik, agar celah-celah rawan ini bisa segera ditutup,” tegas Budi.

Iklan

Industri nikel, yang menjadi komoditas strategis dalam rantai pasok global energi hijau dan kendaraan listrik, kini mendapat perhatian serius dari lembaga antikorupsi. KPK menilai bahwa transparansi, akuntabilitas, dan ketatnya pengawasan sangat penting demi menjaga integritas sektor pertambangan Indonesia. (*/rnc)