Jakarta, RakyatNTT.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap potensi besar praktik korupsi dalam tata kelola dan ekspor nikel di Indonesia. Temuan ini diperoleh dari dua kajian yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK sepanjang tahun 2023 lalu.

dewan alor
Baca Juga:DPRD Alor Desak Pemerintah Pusat Intervensi Jalan Rusak, Rp25 Miliar untuk Bukapiting–Apui

Dalam keterangannya pada Minggu, 15 Juni 2025, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkap bahwa pihaknya mencatat adanya kerawanan tidak hanya di sektor hulu, tetapi juga di hilir industri nikel.

“Salah satu temuan kami adalah mekanisme perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Budi kepada wartawan.

Iklan

Lebih lanjut, Budi menyoroti kegiatan penambangan yang dilakukan di kawasan hutan tanpa izin, serta kelemahan dalam pendataan jaminan reklamasi dan pasca tambang.

pilar batas amfoang
Baca Juga:Pilar Batas RI-RDTL di Amfoang Timur Hilang, Diduga Terbawa Banjir Sungai Noelbesi

Hal ini memperlihatkan lemahnya kontrol terhadap kewajiban-kewajiban lingkungan yang seharusnya dipenuhi oleh para pelaku usaha tambang.

Lemahnya Pengawasan Ekspor Nikel

Selain persoalan di sisi tata kelola, KPK juga mencatat kerawanan serius dalam aspek ekspor nikel. Salah satu yang menjadi sorotan adalah lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan teknis terhadap ekspor yang berpotensi dilakukan secara ilegal.

“Dalam kajian kami, ditemukan indikasi lemahnya pengawasan—baik dari sisi regulasi maupun teknis—yang membuka ruang manipulasi dan pelanggaran,” kata Budi.

kabut asap
Baca Juga:Langit NTT Diselimuti Kabut Asap Karhutla, Penerbangan di Bandara Ende Ikut Terdampak

Menurut KPK, potensi penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen ekspor, hingga penghindaran pajak ekspor bisa terjadi jika sistem ini tidak segera diperbaiki.

Rencana Rekomendasi Pencegahan Korupsi

KPK memastikan pihaknya telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis yang akan dibahas bersama para pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga terkait.

“Tujuannya adalah pencegahan korupsi secara sistemik, agar celah-celah rawan ini bisa segera ditutup,” tegas Budi.

ketua perindo rote
Baca Juga:Partai Perindo Rote Ndao Usulkan PAW Yunus Panie, Mikael Manu Diusulkan SP III

Industri nikel, yang menjadi komoditas strategis dalam rantai pasok global energi hijau dan kendaraan listrik, kini mendapat perhatian serius dari lembaga antikorupsi. KPK menilai bahwa transparansi, akuntabilitas, dan ketatnya pengawasan sangat penting demi menjaga integritas sektor pertambangan Indonesia. (*/rnc)