Jakarta, RakyatNTT.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap potensi besar praktik korupsi dalam tata kelola dan ekspor nikel di Indonesia. Temuan ini diperoleh dari dua kajian yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK sepanjang tahun 2023 lalu.

Baca Juga:Indonesia Pimpin Sinergi Budaya Indo-Pasifik Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Dalam keterangannya pada Minggu, 15 Juni 2025, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkap bahwa pihaknya mencatat adanya kerawanan tidak hanya di sektor hulu, tetapi juga di hilir industri nikel.

“Salah satu temuan kami adalah mekanisme perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Budi kepada wartawan.

Lebih lanjut, Budi menyoroti kegiatan penambangan yang dilakukan di kawasan hutan tanpa izin, serta kelemahan dalam pendataan jaminan reklamasi dan pasca tambang.

Baca Juga:‘Perang Saudara’ BTA vs PS Malaka: Adu Tajam Lini Depan

Hal ini memperlihatkan lemahnya kontrol terhadap kewajiban-kewajiban lingkungan yang seharusnya dipenuhi oleh para pelaku usaha tambang.

Lemahnya Pengawasan Ekspor Nikel

Selain persoalan di sisi tata kelola, KPK juga mencatat kerawanan serius dalam aspek ekspor nikel. Salah satu yang menjadi sorotan adalah lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan teknis terhadap ekspor yang berpotensi dilakukan secara ilegal.

“Dalam kajian kami, ditemukan indikasi lemahnya pengawasan—baik dari sisi regulasi maupun teknis—yang membuka ruang manipulasi dan pelanggaran,” kata Budi.

Baca Juga:Gubernur NTT: IPACS bukan Sekadar Pertemuan Budaya, tapi Peristiwa Kebangsaan dan Kemanusiaan