Kupang, RakyatNTT.ID – Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Djunaidi Kana mendorong Pemerintah Kota Kupang untuk segera menganggarkan pembangunan gedung belajar dan menyelesaikan keabsahan status lahan untuk seluruh sekolah negeri maupun inpres di tingkat SD dan SMP.

Baca Juga:DPRD Kota Kupang Soroti Jalan Rusak, Warga Terpaksa Perbaiki secara Swadaya

Dalam wawancara bersama RakyatNTT.ID pada Jumat (27/6/2025), Djunaidi menyampaikan bahwa keluhan soal kekurangan ruang belajar dan kejelasan status lahan masih sering disampaikan warga dan para kepala sekolah.

“Kota Kupang harus lebih serius memperhatikan isu pendidikan, apalagi menjadi barometer pembangunan di NTT,” ujar Djunaidi.

Ia menyoroti bahwa status lahan sekolah yang belum sah menjadi penghambat utama pembangunan ruang kelas baru, terutama untuk sekolah-sekolah yang mengalami pembelajaran bergilir atau sistem sekolah siang.

Baca Juga:DPRD Kota Kupang Prioritaskan Ranperda Strategis, Tunggu Persetujuan Kemendagri

“Setiap tahun peserta didik bertambah, tapi pembangunan gedung terhambat karena tanah belum jadi milik Pemkot secara sah,” jelasnya.

Serapan Anggaran Belanja Tanah Masih Rendah

Djunaidi juga mengkritik rendahnya realisasi anggaran belanja tanah Pemkot Kupang. Dalam LKPJ Wali Kota Tahun 2024, dari total anggaran Rp4,27 miliar, hanya sekitar Rp2,52 miliar yang terealisasi atau setara dengan 58,94%.