Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
3. Akreditasi yang Terputus dari Suara Komunitas Pendidikan
Salah satu kelemahan mendasar adalah eksklusi stakeholder utama—siswa, orang tua, alumni, dan mitra dunia kerja dari proses akreditasi. Padahal, mereka adalah pengguna langsung layanan pendidikan dan memiliki perspektif penting tentang efektivitas sekolah atau kampus. UNESCO (2019) menegaskan bahwa sistem penjaminan mutu yang akuntabel dan inklusif harus melibatkan berbagai suara untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan nyata.
Solusi: Menuju Akreditasi yang Bermakna dan Berdampak
1. Redesain Instrumen: Dari Administrasi ke Transformasi Pembelajaran
Instrumen akreditasi perlu dirombak agar lebih menekankan pada evidence-based outcomes yaitu capaian pembelajaran nyata, praktik pedagogi inovatif, dan dampaknya terhadap siswa. Indikator tidak cukup menilai dokumen, tetapi harus merekam rekaman pembelajaran, hasil asesmen, dan inovasi guru dalam meningkatkan keterlibatan siswa.
2. Monitoring Longitudinal: Akreditasi sebagai Proses, Bukan Proyek
Akreditasi harus bergeser dari evaluasi lima tahunan menjadi proses pemantauan mutu yang berkelanjutan. Melalui dashboard digital yang terhubung dengan Rapor Pendidikan, asesmen nasional, dan PKG/PKKS, sekolah dapat terus merekam dan menganalisis progres secara real-time. Ini memungkinkan intervensi cepat dan berbasis data.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan