Kalabahi, RakyatNTT.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor menyoroti tingginya belanja pegawai yang telah mencapai 59 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

gempa-sumba
Baca Juga:Gempa M5,3 Guncang Waikabubak Sumba Barat, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi melalui pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) yang lebih efektif agar pelayanan publik semakin optimal.

Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Alor dengan agenda penyampaian hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta jawaban Bupati Alor atas laporan Badan Anggaran DPRD.

Iklan

Rapat berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Alor, Kamis (11/7/2026), dipimpin Ketua DPRD Paulus Brikmar, didampingi Wakil Ketua I Jermias Karbeka, Wakil Ketua II Usman Saryono Plaikari, serta dihadiri Wakil Bupati Alor Rokcy Winaryo, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Melkisedek Bely, S.Sos., M.Si., para asisten, staf ahli bupati, dan pimpinan OPD.

tokoh-muda-alor
Baca Juga:Lima Tahun Pascabadai Seroja, Jembatan Kalunan di Alor Belum Dibangun, DPRD Desak Pemerintah Bertindak

Fraksi Alor Maju Apresiasi Kinerja Keuangan Daerah

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Gabungan Alor Maju yang terdiri atas PPP, PDI Perjuangan, PAN, Perindo, dan PSI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Alor atas capaian pendapatan dan belanja daerah yang telah melampaui 90 persen.