Fraksi juga menilai keberhasilan Kabupaten Alor mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan tata kelola keuangan daerah telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sejumlah catatan yang perlu dibenahi.

gempa-sumba
Baca Juga:Gempa M5,3 Guncang Waikabubak Sumba Barat, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Belanja Pegawai Dinilai Terlalu Besar

Ketua Fraksi Alor Maju, La Gani Rapit Djou, mengatakan perhatian utama fraksinya tertuju pada tingginya belanja pegawai yang dinilai mengurangi ruang fiskal untuk belanja publik.

Menurutnya, besarnya jumlah ASN belum diimbangi dengan distribusi sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan di setiap organisasi perangkat daerah.

Iklan

“Belanja pegawai kita sudah tembus 59 persen. Jadi yang mau disoroti oleh Fraksi Gabungan adalah bagaimana manajemen Aparatur Sipil Negara. Ini harus ditemukan formula dan skema pengelolaannya,” ujarnya.

tokoh-muda-alor
Baca Juga:Lima Tahun Pascabadai Seroja, Jembatan Kalunan di Alor Belum Dibangun, DPRD Desak Pemerintah Bertindak

Ia mencontohkan masih banyak pasar di tingkat kecamatan yang belum dikelola secara optimal akibat minimnya petugas dari Dinas Perdagangan yang bertugas mengelola pasar dan melakukan pemungutan retribusi.

Padahal, di sisi lain jumlah aparatur pemerintah daerah tergolong besar.

DPRD Dorong Penataan ASN dan PPPK

Fraksi Alor Maju juga meminta Pemerintah Kabupaten Alor melakukan evaluasi terhadap penempatan ASN, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

kantor-dewan-TTU
Baca Juga:Kuasa Hukum Keluarga Dokter Icha Minta Badan Kehormatan DPRD TTU Bersikap Transparan