Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
“Administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan adalah dua hak dasar warga negara yang sangat krusial,” kata Ratu Wulla.
Ia menjelaskan, kepemilikan dokumen kependudukan, seperti NIK, akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian, menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh hak-hak sipil serta mengakses berbagai layanan publik, termasuk jaminan kesehatan BPJS.
Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten SBD melalui Dinas Dukcapil berkomitmen memberikan kepastian hukum atas dokumen kependudukan warga secara gratis dan terintegrasi.
Sementara itu, BPJS Kesehatan berperan dalam mempermudah validasi data NIK agar cakupan jaminan kesehatan masyarakat atau universal health coverage (UHC) semakin optimal dan tepat sasaran.
Adapun Gereja Katolik melalui paroki dan stasi diharapkan menjadi jembatan pelayanan yang menjangkau umat hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Ratu Wulla menegaskan, sinergi ketiga pihak tersebut menjadi bukti bahwa pelayanan publik tidak semestinya hanya menunggu masyarakat datang ke kantor dinas. Sebaliknya, pemerintah dan lembaga pelayanan perlu hadir lebih dekat untuk menjawab kebutuhan warga.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Waingapu, Yosefin K.S.Y. Kadju, turut mengapresiasi Pemerintah Kabupaten SBD atas inovasi kanal Sang Ratu yang disebutnya sebagai inovasi pertama di Pulau Sumba.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan