Menurut Hilda, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sinergi antara BPK, DPD RI, dan pemerintah daerah. Pengawasan keuangan negara, kata dia, tidak cukup hanya berorientasi pada temuan dan pemeriksaan, tetapi juga harus mampu mendorong perbaikan tata kelola di daerah.

“Kami ingin mendengar langsung dari para calon, bagaimana komitmen dan strategi mereka mengawal akuntabilitas keuangan daerah, terutama di kawasan timur Indonesia seperti NTT yang kapasitas fiskalnya masih terbatas,” ujarnya.

Hilda berharap calon anggota BPK RI yang nantinya terpilih mampu memahami persoalan daerah secara lebih utuh, termasuk tantangan dalam pengelolaan APBD, dana transfer pusat, serta keterbatasan sumber daya pemerintah daerah.

DPD RI Buka Ruang Aspirasi Masyarakat NTT

Selain mengikuti proses fit and proper test, Hilda mengatakan Komite IV DPD RI juga membuka ruang bagi masyarakat NTT untuk menyampaikan masukan terkait rekam jejak para calon anggota BPK RI.

Masukan dari masyarakat daerah tersebut akan dihimpun untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian.

“Aspirasi masyarakat NTT akan kami himpun dan sampaikan sebagai bahan pertimbangan, agar penilaian kami benar-benar mencerminkan suara daerah,” katanya.