Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
KUPANG, RakyatNTT.ID — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT serta satu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM), Jumat (11/9/2026).
Pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT. Kepala UPTD SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT yang dilantik berasal dari tenaga profesional lainnya untuk periode 2026–2031.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, Forkopimda NTT, para asisten Sekda, staf ahli gubernur, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, serta pimpinan BUMN dan BUMD.
Jabatan Bukan Hadiah, tetapi Amanah
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat bukan hadiah maupun sekadar jenjang karier. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat NTT.
“Jabatan bukan hadiah, bukan pula sekadar titik singgah dalam perjalanan karier. Jabatan adalah amanah. Karena itu, terima jabatan ini dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat NTT yang memberi kita mandat menjalankan pemerintahan ini,” tegas Melki.
Ia meminta para pejabat segera menerjemahkan amanah tersebut dalam bentuk kerja nyata, terutama menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan respons cepat pemerintah.
Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian adalah percepatan pemulihan pascabencana gempa bumi di Flores.
Melki menegaskan, kerja pemerintah tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat. Pemulihan harus dilanjutkan dengan memastikan masyarakat kembali mendapatkan pelayanan dasar, aktivitas ekonomi bergerak, infrastruktur dibenahi, serta sumber penghidupan masyarakat dipulihkan.
“Pekerjaan pemerintah tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat. Kita harus percepat pemulihan pascabencana. Masyarakat harus kembali mendapatkan pelayanan dasar. Aktivitas ekonomi harus dipulihkan,” ujar Melki.
OPD Diminta Terlibat dalam Pemulihan Flores
Gubernur meminta seluruh perangkat daerah mengambil bagian dalam proses pemulihan pascagempa, bukan hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ia juga mengingatkan agar pengelolaan bantuan dan anggaran penanganan bencana dilakukan secara transparan, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh anggaran tersebut merupakan uang rakyat.
Menurut Melki, proses pemulihan membutuhkan keterlibatan lintas sektor agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Birokrasi Perkuat Fiskal Daerah
Selain pemulihan bencana, Gubernur Melki juga menyoroti tantangan fiskal daerah di tengah keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mengubah cara pandang dalam mengelola keuangan daerah. Setiap perangkat daerah, kata dia, harus ikut memikirkan cara menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan daerah sesuai kewenangannya.
Urusan pendapatan tidak boleh hanya dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Para pejabat diminta mampu melihat berbagai potensi yang dapat dikembangkan, memperluas objek pendapatan, mencegah kebocoran, serta mendorong digitalisasi pemungutan untuk memperkuat ruang fiskal daerah.
“Jangan hanya berpikir bagaimana membelanjakan anggaran, tetapi juga bagaimana menghasilkan nilai tambah, meningkatkan pendapatan, dan memperluas ruang fiskal pemerintah daerah,” tegasnya.
Menurut Melki, penguatan fiskal penting agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Pejabat Diminta Jadi “Jenderal Lapangan”
Melki menggambarkan para pejabat sebagai “jenderal lapangan” yang harus menguasai persoalan secara langsung sehingga mampu mengambil keputusan dan menghadirkan solusi.
Ia tidak menginginkan birokrasi yang lambat karena terlalu banyak prosedur.
“Kita tidak membutuhkan birokrasi yang lambat karena terlalu banyak prosedur. Ketika masyarakat datang dengan persoalan, jangan hanya diberi penjelasan mengenai prosedur. Cari solusi!” tegasnya.
Para pejabat juga diminta menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, menyederhanakan proses kerja, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta meningkatkan komunikasi publik.
“Masyarakat harus mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, apa hasilnya, dan apa manfaatnya bagi mereka,” lanjut Melki.
Ia juga mengingatkan agar laporan yang disampaikan kepada pimpinan benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan dan tidak sekadar menjadi formalitas.
“Kerjakan apa yang harus dikerjakan dan laporkan apa yang perlu dilaporkan. Dan saya ingatkan: laporan kepada pimpinan harus menggambarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar laporan yang dibuat agar terlihat baik,” tegasnya.
Program Intervensi Desa Harus Berkelanjutan
Sejalan dengan upaya memperkuat pembangunan dari tingkat desa, Gubernur Melki meminta Program Intervensi Perangkat Daerah di Desa dilaksanakan secara berkelanjutan dan menghasilkan dampak nyata.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu fokusnya adalah penguatan sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat menuju desa yang lebih mandiri dan produktif.
Melki menegaskan, tantangan fiskal dan kebutuhan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditambah proses pemulihan pascabencana, tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan.
Berbagai sektor strategis, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur harus tetap bergerak dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya dan Bapak Wakil Gubernur tidak membutuhkan pejabat yang hanya menunggu perintah. Kami membutuhkan pemimpin yang mampu membaca persoalan, mengambil inisiatif, membangun kolaborasi, dan menghasilkan terobosan,” tegasnya.
Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik
Berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 816.2.1/142/BKD.3.2 tanggal 10 September 2026, lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni:
- Theresia Maria Florensia, SE, M.Ec.Dev, sebagai Kepala Bapperida Provinsi NTT.
- Stefania Tunga Boro, S.Pi, MM, sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.
- Yosef Maria Ronaldus Amapiran, S.Si, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT.
- Drs. Naftaly Stevenson Huky, S.STP, M.Pub.Pol, sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.
- Yohanes Abrianto Kore, S.STP, M.Si, sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.
Sementara itu, Erasmus Jogo, SE, MM, dilantik sebagai Kepala UPTD Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas PUPR Provinsi NTT untuk periode 2026–2031 berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 346/KEP/HK/2026.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT membangun birokrasi yang lebih responsif, adaptif, dan mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat.(rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan