Program tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

penjemputan jenazah
Baca Juga:Isak Tangis Sambut Jenazah Wili Mbuik di El Tari, Wagub Johni Asadoma Lepas Jenazah ke Rote

Salah satu fokusnya adalah penguatan sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat menuju desa yang lebih mandiri dan produktif.

Melki menegaskan, tantangan fiskal dan kebutuhan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditambah proses pemulihan pascabencana, tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan.

Iklan

Berbagai sektor strategis, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur harus tetap bergerak dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

kampung toleransi
Baca Juga:GMIT Dukung Pembangunan Gereja di Kampung Toleransi Naibonat, Dorong Ruang Perjumpaan Inklusif

“Saya dan Bapak Wakil Gubernur tidak membutuhkan pejabat yang hanya menunggu perintah. Kami membutuhkan pemimpin yang mampu membaca persoalan, mengambil inisiatif, membangun kolaborasi, dan menghasilkan terobosan,” tegasnya.

Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik

Berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 816.2.1/142/BKD.3.2 tanggal 10 September 2026, lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni:

ibu-ibu kayu putih
Baca Juga:Warga Kelurahan Kayu Putih Belajar Olah Sampah Rumah Tangga jadi Kompos Bernilai Ekonomis
  1. Theresia Maria Florensia, SE, M.Ec.Dev, sebagai Kepala Bapperida Provinsi NTT.
  2. Stefania Tunga Boro, S.Pi, MM, sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.
  3. Yosef Maria Ronaldus Amapiran, S.Si, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT.
  4. Drs. Naftaly Stevenson Huky, S.STP, M.Pub.Pol, sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.
  5. Yohanes Abrianto Kore, S.STP, M.Si, sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Sementara itu, Erasmus Jogo, SE, MM, dilantik sebagai Kepala UPTD Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas PUPR Provinsi NTT untuk periode 2026–2031 berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 346/KEP/HK/2026.