OJK mencatat keputusan pencabutan izin usaha tersebut tertanggal 17 September 2026. Sebelumnya, bank telah ditempatkan dalam status BDP karena persoalan permodalan.

jenazah nelayan
Baca Juga:Nelayan Asal Sulsel Hilang saat Memancing Gurita di Sumba Tengah, Ditemukan Meninggal di Karang

Setelah rencana penyehatan tidak memberikan hasil yang diperlukan, OJK menetapkan bank tersebut dalam status BDR sebelum proses pencabutan izin usaha.

14. PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia

OJK juga mencabut izin usaha PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia yang beralamat di Kota Tangerang, Banten.

Iklan

Bank tersebut sebelumnya ditempatkan dalam status BDP karena rasio KPMM berada di bawah 12 persen.

kapal wisata
Baca Juga:Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, 19 Orang Selamat Dievakuasi

OJK telah memberikan kesempatan kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan penyehatan. Namun, upaya tersebut tidak berhasil mengatasi persoalan yang dihadapi bank.

15. Pencabutan Lainnya dan Catatan Data

Dalam menyusun daftar pencabutan izin usaha BPR/BPRS 2026, perlu dibedakan antara tanggal keputusan OJK, tanggal efektif pencabutan, serta tanggal publikasi pengumuman.

Selain itu, PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa tidak termasuk pencabutan 2026, karena berdasarkan dokumen OJK, izin usahanya telah dicabut pada 24 Juli 2025. Karena itu, nama tersebut sebaiknya tidak dimasukkan dalam daftar pencabutan Januari–September 2026.

marthen natonis
Baca Juga:Lebih dari 100 KK di Desa Boti TTS Masih tanpa Listrik, Legislator Partai Perindo Temui PLN

OJK sendiri pada laporan awal 2026 mencatat sejumlah pencabutan izin BPR, antara lain PT BPR Suliki Gunung Mas, PT BPR Prima Master Bank, Perumda BPR Bank Cirebon, PT BPR Kamadana, dan PT BPR Koperindo Jaya.

Apa Penyebab BPR Dicabut Izinnya?

Dari sejumlah kasus tersebut, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kekurangan modal. Beberapa bank menghadapi persoalan likuiditas, tingkat kesehatan bank yang rendah, tata kelola, manajemen risiko, hingga temuan fraud atau pelanggaran ketentuan.