Mantan Ketua DPRD Alor Minta Bupati Hadir Langsung di Forum Dewan, Soroti Pemerintahan dan Laporan Masyarakat

Namun, Enny tidak menjelaskan secara rinci pasal atau regulasi yang menjadi dasar pernyataannya. Karena itu, kewenangan pemeriksaan dalam persoalan tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing lembaga.

Baca Juga:Gubernur NTT Dorong Penguatan Kerja Sama dengan Timor-Leste, Fokus Pendidikan hingga Penanganan Stunting

Minta Laporan Masyarakat Ditindaklanjuti

Enny juga menyinggung dugaan pemberian uang yang disebut berkaitan dengan seorang kontraktor. Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri informasi tersebut secara profesional apabila terdapat laporan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau memang ada bukti, harus ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat melapor, kemudian setelah pemeriksaan dan pengumpulan keterangan justru tidak ada kejelasan,” tegasnya.

Ia mengkritik pola penanganan laporan masyarakat yang menurutnya terkadang berhenti tanpa kejelasan setelah proses pemeriksaan dilakukan.

Baca Juga:Kontainer Kesehatan Perindo Resmi Beroperasi di TTS, Warga Bisa Periksa Kesehatan Gratis

Menurut Enny, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai setiap laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum, terlebih apabila laporan tersebut disertai bukti maupun keterangan saksi.

Ia mengakui proses hukum membutuhkan pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, keterangan saksi hingga pendapat ahli. Namun, seluruh proses tersebut harus memiliki kejelasan mengenai tindak lanjutnya.