Usulan tersebut antara lain didasarkan pada status HPN sebagai peringatan yang memiliki dasar hukum melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

RAPI NTT
Baca Juga:1.500 Peserta Lintas Sektor dan Generasi Hadiri Nation Building Conference 2026, Pengurus RAPI NTT Ikut Hadir

Dalam Keppres tersebut, tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Namun, aturan itu tidak secara khusus menetapkan lembaga atau organisasi tertentu sebagai penyelenggara HPN.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang perlu dibicarakan bersama oleh seluruh unsur pers.

Iklan

Dewan Pers Ingin HPN Menjadi Milik Bersama

Komaruddin menilai perbedaan pandangan terkait penyelenggaraan HPN seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan membangun kesepahaman di antara seluruh elemen pers.

prof henry
Baca Juga:Prof Henry Indraguna Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Kriminalisasi Harta yang Sah

Menurut dia, HPN idealnya menjadi momentum bersama bagi seluruh insan pers Indonesia.

“Yang paling penting adalah bagaimana Hari Pers Nasional dapat menjadi milik bersama insan pers Indonesia. Karena itu, Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituen, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN,” katanya.

Pembahasan mengenai HPN juga menjadi salah satu agenda dalam rapat pleno Dewan Pers pada 27 Agustus 2026.

Baca Juga:Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen Ditunda, TKD 2027 Naik jadi Rp735 Triliun

Dalam rapat tersebut, Dewan Pers memutuskan menindaklanjuti berbagai surat dan aspirasi yang diterima dengan menggelar pertemuan bersama seluruh konstituen.

Dewan Pers Rencanakan Perubahan Keppres HPN

Selain membahas mekanisme penyelenggaraan HPN, rapat pleno Dewan Pers juga memutuskan untuk merencanakan usulan perubahan Keppres Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.