Pengalaman kegagalan penyaluran pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, harus menjadi pembelajaran agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Baca Juga:Kementerian PKP Siapkan Rp5 Miliar untuk Renovasi 1.000 Rumah Korban Gempa NTT

Karena itu, setiap OPD diminta melakukan pemantauan atau tracking secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran, terutama program yang berkaitan dengan persyaratan penyaluran dana transfer.

“Anggaran harus terus di-tracking. Berikan perhatian khusus agar tidak terjadi kekeliruan maupun pelanggaran dalam pelaksanaannya,” pesan Bupati.

Iklan

Percepatan Belanja Tetap Harus Akuntabel

Percepatan realisasi belanja menjadi salah satu fokus utama evaluasi APBD 2026.

santunan duka wabup sarai
Baca Juga:Pemkab Sabu Raijua Hadir di Tengah Duka, Wabup Thobias Uly Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Hal tersebut penting karena masih terdapat tahapan penyaluran dana transfer yang mensyaratkan tingkat penyerapan tertentu.

OPD pengampu diminta segera mempercepat program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Namun, percepatan tersebut harus tetap disertai pemenuhan seluruh persyaratan administrasi dan teknis.

Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan bahwa percepatan anggaran bukan berarti mengabaikan aturan.

sumba barat
Baca Juga:Sumba Barat Juara I Indeks ETPD se-NTT, Capai 98 Persen pada Semester I 2026

Setiap proses harus dilakukan secara tepat, hati-hati, transparan dan akuntabel.

Evaluasi APBD Harus Berujung Aksi

Selain aspek keuangan, Bupati Kanisius Tuaq juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang terbuka dan tegas di lingkungan pemerintahan.