Kupang, RakyatNTT.ID – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena mengonsolidasikan penanganan dampak gempa Flores melalui tiga sektor utama, yakni infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Konsolidasi tersebut dilakukan melalui rapat bersama jajaran Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Rabu (2/9/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan gempa tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Pemerintah Provinsi NTT mulai mengarahkan penanganan menuju tahap pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak secara terencana, terukur, dan berbasis data.

Iklan

99.214 Rumah Rusak akibat Gempa Flores

Berdasarkan data BPBD Provinsi NTT per 2 September 2026, sebanyak 99.214 rumah tercatat mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda-beda.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 26.092 rumah mengalami rusak berat, 22.525 rumah rusak sedang, dan 50.597 rumah mengalami rusak ringan.

Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas pelayanan dasar. Tercatat 2.310 satuan pendidikan, 664 kantor pemerintah, 600 rumah ibadah, 654 fasilitas pelayanan kesehatan, 6.840 fasilitas umum, serta 36 sarana air bersih mengalami kerusakan.

Besarnya dampak tersebut membuat pemerintah perlu melakukan penanganan lintas sektor agar proses pemulihan berjalan terkoordinasi.

Gubernur Minta Data Kerusakan Infrastruktur Diverifikasi

Pada sektor infrastruktur, Melki meminta Dinas PUPR mempercepat pendataan dan validasi seluruh kerusakan akibat gempa.

Pendataan mencakup jalan, jembatan, irigasi, rumah masyarakat hingga berbagai fasilitas umum yang terdampak.

“Kita harus benar-benar serius untuk pendataan seluruh infrastruktur yang terdampak akibat bencana gempa Flores ini. Jadi atur betul dan verifikasi sehingga bantuan perbaikan juga sesuai sasaran,” tegas Melki.

Menurutnya, setiap kerusakan harus dipetakan berdasarkan kewenangan masing-masing, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah pusat.

Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penanganan sekaligus mempercepat proses perbaikan di lapangan.

Melki juga meminta program yang telah siap segera dieksekusi, termasuk pemanfaatan anggaran untuk kebutuhan pemulihan serta penguatan program rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak.

Layanan Kesehatan di Pengungsian Harus Tetap Berjalan

Di sektor kesehatan, Melki menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti meskipun sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan sampai karena fasilitas rusak, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan,” tegasnya.

Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.

Selain pelayanan kesehatan dasar, pemerintah juga memperkuat pemantauan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul di tempat pengungsian, termasuk ISPA, diare, dengue, campak, hipertensi, dan diabetes.

Melki meminta tenaga kesehatan tidak hanya menunggu warga datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.

“Jangan hanya menunggu masyarakat datang berobat. Tim kita harus aktif turun ke pengungsian, melakukan pemeriksaan, menemukan kasus sejak dini dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Tenaga Kesehatan Juga Butuh Trauma Healing

Selain kesehatan fisik, Pemprov NTT memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat terdampak gempa.

Melki meminta layanan trauma healing dan kesehatan mental diperkuat. Program tersebut tidak hanya ditujukan bagi korban bencana, tetapi juga tenaga kesehatan yang selama ini berada di garis depan penanganan gempa.

“Trauma healing jangan hanya diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban. Tenaga kesehatan kita juga harus mendapat perhatian. Mereka bekerja sejak awal bencana, menghadapi situasi yang berat, melayani pasien dan masyarakat, sementara mereka sendiri juga bisa mengalami kelelahan secara fisik maupun mental,” katanya.

2.310 Sekolah Terdampak, 177.678 Siswa Ikut Terdampak

Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena gempa berdampak terhadap 2.310 satuan pendidikan di tujuh kabupaten.

Satuan pendidikan yang terdampak mencakup PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga pendidikan kesetaraan.

Dampak tersebut juga dirasakan oleh 177.678 siswa serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, sebanyak 5.521 ruang kelas mengalami kerusakan dan 502 sekolah tercatat mengalami rusak berat.

Melki meminta kegiatan belajar-mengajar segera dipulihkan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.

Untuk sekolah yang belum dapat digunakan, pemerintah akan memprioritaskan penyediaan ruang kelas darurat.

“Kita perlu memberikan yang utama, yaitu tenda untuk ruang kelas. Daerah yang membutuhkan tenda harus kita prioritaskan. Kita harus adakan dengan cepat,” ujarnya.

Sekolah Harus Segera Kembali Menjadi Ruang Aman

Melki juga meminta pendataan kerusakan sekolah dilakukan secara sistematis dan disertai verifikasi yang akurat.

Koordinasi antarpemangku kepentingan di sektor pendidikan diminta diperkuat agar kebutuhan setiap sekolah dapat segera diketahui dan ditangani.

“Saya ingin agar kita semakin sistematis. Kerusakan yang ada harus kita identifikasi. Grup koordinasi pendidikan mesti lebih hidup. Paling tidak sekolah-sekolah bisa kita bantu untuk mulai kegiatannya,” tegas Melki.

Menurutnya, penyediaan ruang belajar sementara menjadi kebutuhan mendesak bagi sekolah yang mengalami kerusakan.

Pemulihan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan gedung, tetapi juga memastikan anak-anak dapat kembali belajar dalam kondisi yang aman dan nyaman.

Pemulihan Gempa Flores Tak Hanya soal Bangunan

Gubernur Melki menegaskan bahwa pemulihan pascagempa Flores tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah dan infrastruktur yang rusak.

Pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kesehatan fisik dan mental masyarakat serta keberlangsungan pendidikan anak-anak.

Karena itu, program trauma healing akan diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari tenaga kesehatan, guru, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, komunitas budaya hingga masyarakat.

“Yang kita pulihkan bukan hanya bangunan sekolah. Kita harus memulihkan anak-anak, guru, dan seluruh kehidupan pendidikan. Sekolah harus kembali menjadi ruang yang aman agar anak-anak bisa belajar dan perlahan pulih dari trauma,” ujar Melki.

Melalui konsolidasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi NTT memastikan penanganan gempa Flores mulai bergerak dari respons darurat menuju tahap pemulihan yang lebih terencana.

Tiga prioritas utama yang dikawal adalah pemulihan infrastruktur, keberlanjutan layanan kesehatan, serta kembalinya anak-anak ke ruang belajar yang aman. (*/rnc)