Untuk nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan tertentu, seperti jaring hela dasar, juga diperlukan surat pernyataan khusus sesuai ketentuan.

dewan alor
Baca Juga:DPRD Alor Soroti Harga Semen yang Terus Naik, Minta Pemerintah Turun Langsung Awasi Pasar

50 e-BKP Sedang Diproses, Ditargetkan 340 Dokumen

Selviana mengatakan proses penerbitan e-BKP NK untuk nelayan Rote Ndao masih terus berjalan.

Setelah delapan dokumen pertama diserahkan, sebanyak 50 dokumen lainnya sedang dalam proses. Pelayanan tersebut ditargetkan dapat menghasilkan hingga 340 dokumen e-BKP NK.

Iklan

DKP Provinsi NTT juga membuka pelayanan selama satu minggu untuk memberikan kesempatan kepada nelayan melengkapi dokumen yang diperlukan.

kasat reskrim rote
Baca Juga:RDPU BBM Rote Ndao Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Kupon, Sejumlah Polisi Jalani Pemeriksaan Propam

“Kami buka pelayanan selama satu minggu ke depan. Segera datang ke Dinas Perikanan untuk urus e-BKP NK, ini syarat mutlak untuk dapat rekomendasi BBM bersubsidi yang sah,” tegas Selviana.

Pembenahan Tata Kelola BBM Nelayan

Langkah DKP Provinsi NTT tersebut diharapkan menjadi bagian dari pembenahan tata kelola penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan di Rote Ndao.

Sebelumnya, persoalan rekomendasi BBM nelayan menjadi sorotan menyusul sejumlah temuan dalam proses penyaluran, termasuk kondisi mesin yang dilaporkan rusak serta adanya dugaan satu alat tangkap memperoleh hingga empat rekomendasi.

bantuan perindo sikka
Baca Juga:DPD Perindo Sikka Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa di Kecamatan Palue

Dengan verifikasi faktual dan pemenuhan dokumen e-BKP NK, pemerintah diharapkan dapat memastikan rekomendasi BBM bersubsidi diterbitkan berdasarkan data kapal dan nelayan yang valid.