Kupang, RakyatNTT.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (8/8/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan armada patroli dan infrastruktur pengawasan laut Bea Cukai di wilayah perbatasan timur Indonesia.

Kehadiran Menkeu di PSO Bea Cukai Kupang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan jalur laut sekaligus memastikan kelancaran arus perdagangan dan perlindungan penerimaan negara.

Bea Cukai Kupang jadi Garda Pengawasan Laut NTT

Dalam peninjauan tersebut, Purbaya mengecek langsung armada patroli serta berbagai fasilitas pendukung yang dimiliki PSO Bea Cukai Kupang.

Pangkalan ini memiliki posisi strategis dalam memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah NTT yang secara geografis berada di kawasan perbatasan dan memiliki jalur pelayaran yang luas.

Selain menjalankan fungsi utama di bidang kepabeanan dan cukai, PSO Bea Cukai Kupang juga terlibat dalam berbagai operasi lintas instansi.

Kegiatan tersebut antara lain patroli terpadu bersama TNI AL, Polairud, dan PSDKP, hingga mendukung operasi pencarian dan pertolongan atau SAR ketika terjadi kondisi darurat di laut.

Menurut Purbaya, pengawasan laut harus dipandang sebagai bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

“Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” ujar Purbaya.

Berhadapan dengan Timor Leste dan Australia

Secara geostrategis, wilayah pengawasan PSO Bea Cukai Kupang memiliki posisi yang sangat penting karena berhadapan langsung dengan wilayah Timor Leste serta perairan Australia.

Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan tersebut membutuhkan kesiapan armada, personel, teknologi, serta sistem intelijen yang kuat.

Untuk mengantisipasi potensi tindak pidana kepabeanan dan cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea secara intensif.

Operasi tersebut memanfaatkan dua armada patroli utama, yakni Kapal Patroli BC 7002 dan BC 20010.

Operasi Jaring Wallacea menggunakan pendekatan berbasis analisis intelijen atau targeting untuk menentukan wilayah dan sasaran pengawasan.

Cakupan operasinya membentang luas, mulai dari Bali, Nusa Tenggara Barat, Maumere, Atapupu, hingga wilayah perairan yang berada di sepanjang garis perbatasan Indonesia–Timor Leste.

12 Kali Pemeriksaan Kapal dalam Operasi Jaring Wallacea

Meski baru beroperasi efektif dalam enam bulan terakhir, PSO Bea Cukai Kupang telah menjadi salah satu tumpuan utama pengawasan perairan di kawasan timur Indonesia.

Pada periode 21 April hingga 15 Juni 2026, dua armada patroli PSO Kupang melaksanakan empat tahapan Operasi Jaring Wallacea.

Dalam periode tersebut, petugas melakukan 12 kali pemeriksaan terhadap berbagai jenis sarana pengangkut, mulai dari kapal niaga, kapal layar motor, hingga perahu nelayan.

Sementara dalam operasi khusus yang berlangsung pada 19 Mei hingga 1 Juni 2026, Kapal Patroli BC 20010 memantau 52 perairan dan melakukan pemeriksaan terhadap tiga sarana pengangkut.

Hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya pelanggaran kepabeanan maupun cukai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan patroli fisik di jalur pelayaran rawan tidak hanya berfungsi sebagai tindakan penegakan hukum, tetapi juga memiliki efek pencegahan atau preventif terhadap potensi pelanggaran.

Menkeu Dorong Modernisasi Armada dan Teknologi

Purbaya mengapresiasi kesiapan personel Bea Cukai yang menjalankan tugas pengawasan di wilayah perbatasan timur Indonesia.

Menurutnya, tantangan pengawasan laut akan semakin kompleks sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi.

“Kita harus terus membangun kemampuan personel dan memperkuat penggunaan teknologi agar pengawasan semakin efektif serta mampu menjaga wilayah perairan Indonesia secara optimal,” tegas Purbaya.

Penguatan pengawasan tersebut dinilai penting bukan hanya untuk mencegah masuknya barang ilegal, tetapi juga untuk menjaga iklim perdagangan yang sehat serta melindungi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

Pemerintah Perkuat Pengawasan Laut di Perbatasan

Kementerian Keuangan berkomitmen meningkatkan kapasitas penegakan hukum di laut melalui sejumlah langkah strategis.

Penguatan tersebut mencakup modernisasi sarana operasi, pengembangan sistem intelijen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dengan berbagai instansi penegak hukum.

Kolaborasi dengan TNI AL, Polairud, PSDKP dan instansi terkait lainnya menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan pengawasan wilayah perairan Indonesia.

Dengan posisi strategis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan berdekatan dengan Australia, keberadaan PSO Bea Cukai Kupang menjadi semakin penting.

Pengawasan laut yang kuat diharapkan mampu menjaga keamanan jalur perdagangan, mencegah tindak pidana kepabeanan dan cukai, melindungi penerimaan negara, sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia di kawasan perbatasan. (*/rnc)