“Saya melihat langsung ada rumah yang kondisinya rusak berat, tetapi dalam sistem masuk kategori sedang atau ringan. Ini tentu berpengaruh terhadap bantuan yang diterima warga,” katanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah dan tim survei, termasuk unsur dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum menetapkan klasifikasi kerusakan.

Elias menilai penggunaan aplikasi dalam proses pendataan seharusnya mempermudah pemerintah memperoleh data yang akurat, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Iklan

“Pemerintah harus memastikan klasifikasi benar-benar berdasarkan kondisi lapangan. Kehadiran aplikasi seharusnya membantu menjawab persoalan masyarakat, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Hasil Pendataan Harus Diketahui Pemilik Rumah

Selain meminta ketepatan klasifikasi, Elias juga mendorong adanya transparansi dalam proses pendataan.

Ia meminta hasil survei disampaikan secara langsung kepada pemilik rumah. Masyarakat perlu mengetahui kategori kerusakan yang ditetapkan terhadap rumah mereka beserta dasar penilaiannya.

Menurut Elias, keterbukaan tersebut penting untuk mencegah kesalahpahaman ketika proses bantuan mulai dilakukan.

“Tim survei perlu mempresentasikan hasilnya kepada pemilik rumah. Dengan begitu, masyarakat memahami kondisi yang dicatat dan tidak terjadi kesalahpahaman saat bantuan disalurkan,” ucapnya.