Sebelumnya, sejumlah akademisi dan pengamat politik di Nusa Tenggara Timur juga mengkritik prosesi tersebut. Mereka mempertanyakan legitimasi adat dalam pemberian gelar serta mengingatkan agar lembaga adat tidak dijadikan instrumen politik praktis.

Selain itu, penolakan juga datang dari kalangan aktivis mahasiswa ekstrauniversiter yang tergabung dalam Cipayung Plus serta sejumlah organisasi kemasyarakatan di NTT.

Mereka memprotes penganugerahan gelar yang dilakukan dalam rangkaian Festival Gajah, sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Timur.

Sejumlah pihak menilai simbol, kewibawaan, dan marwah lembaga adat harus dijaga agar tetap independen dari kepentingan politik jangka pendek. (*/rnc)