PERDEBATAN sengit di media sosial mewarnai safari politik Joko Widodo di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perdebatan ini bukan karena tingginya antusiasme masyarakat menyambut kedatangan presiden ke-7 tersebut, melainkan karena beredarnya informasi bahwa Jokowi akan dikukuhkan sebagai Raja Timor, yang kemudian ternyata di anugerahkan gelar sebagai Sesepuh Raja-raja Timor.

Saya tidak ingin menempatkan diri pada posisi mendukung atau menolak pemberian gelar tersebut. Gelar adat adalah bagian dari hak masyarakat adat untuk memberikan penghormatan kepada siapa pun yang dianggap layak, tentu dengan mekanisme adat yang berlaku di tiap komunitas dan wilayah. Tulisan ini tidak sedang menilai benar atau salahnya pemberian gelar. Yang ingin dibahas adalah bagaimana simbol budaya sebagai modal simbolik hadir dalam ruang politik.
Pertanyaan yang sama juga penting diajukan, yaitu apakah safari politik dengan balutan budaya semata-mata merupakan ekspresi penghormatan terhadap tradisi atau sudah menjadi cara baru untuk mempertahankan citra, popularitas dan pengaruh politik setelah turun dari kekuasaan formal?

Merawat Pengaruh Politik

Sejak turun dari kursi kepresidenan pada 20 Oktober 2024, Joko Widodo tetap menjadi figur yang tidak pernah kehilangan sorotan media dan publik. Rumah pribadi beliau di Solo mulai terbuka untuk menerima kunjungan dari berbagai kalangan. Bagi sebagian orang, fenomena itu mungkin dianggap wajar sebab tingginya popularitas beliau sebagai mantan presiden. Namun, dalam perspektif politik, popularitas bukan sesuatu yang dibiarkan berjalan sendiri. Popularitas adalah modal yang harus terus dirawat.